Nilai Filosofis Pendopo dan Sifat Kepemimpinan

Oleh : Ajeng Nariswari

Budaya adalah perwujudan dari cipta dan karsa manusia, maka dari itu munculnya sebuah kebudayaan seringkali sebagai jawaban atas banyak hal yang menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya budaya yang berwujud falsafah dalam sebuah benda, pada dasarnya merupakan buatan manusia untuk kemudian diterapkan di dalam tiap sendi kehidupan. Falsafah dapat ditemukan dalam banyak benda atau upacara-upacara adat di dalam Masyarakat etnis Jawa khusunya dalam menggambarkan sifat-sifat manusia. Sekilas tentang adat Jawa, biasanya akan kita temui beragam bahasa, rumah adat, bahkan pakaian adat yang memiliki makna dibalik bentuk serta fungsinya. Maka dalam pembahasan ini, penulis ingin memaparkan mengenai Rumah Tradisional Jawa yang disebut Rumah Joglo dengan unsur filosofi yang melekat pada bentuk atau wujud di dalam bagian rumah adat tersebut. Bukan sekedar falsafah, makna yang muncul dari bagian-bagian atau perangkat yang melengkapi Rumah Joglo seringkali diterapkan dalam sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin atau administrator sebagai abdi masyarakat.

Secara khusus pembahasan ini mengetengahkan makna filosofis dari satu bagian rumah adat Jawa (baca : Joglo) yang disebut Pendopo. Konstruksi yang menjadi ciri khas sebuah pendopo adalah sebagai berikut :

1. Di bagian depan, rumah tradisi Jawa memiliki teras yang tidak memiliki atap, dan pendopo (pendhapa) yaitu bagian depan rumah yang terbuka dengan empat tiang (saka guru) yang merupakan tempat tuan rumah menyambut dan menerima tamu-tamunya (Hedy C. Indrani dan Maria Ernawati Prasodjo dalam Tipologi, Organisasi Ruang, dan Elemen Interior Rumah Abu Han di Surabaya).

Dilihat dari fisik bangunan, maka pendhopo tampak sebagai bangunan yang terbuka karena hanya terdapat tiang di keempat sudutnya dan tanpa penyekat. Makna filofis yang terkandung adalah keterbukaan, bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat terbuka. Pemimpin harus menjadi sosok yang terbuka terhadap bawahan, yaitu terbuka pada saran atau masukan yang ditujukan kepadanya. Selain itu, sebagai seorang pemimpin maka sudah selayaknya ia memberi kesempatan kepada bawahan untuk secara fleksible menjadikan dirinya partner yang dapat diajak diskusi dan berkeluh kesah karena keterbukaan yang dimilikinya, jauh dari kesan hierarki yang berlebihan.

Falsafah tersebut sesuai pula diterapkan pada pegawai negeri atau administrator umumnya sebagai abdi masyarakat, dimana ia harus terbuka terhadap kritik yang membangun dari masyarakat serta menjadi tujuan bagi masyarakat untuk meminta pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Kesimpulannya, pendhopo dengan keterbukaan konstruksinya menggambarkan sifat terbuka, merakyat, dan mudah dijangkau.

2. Masih menurut Indrani, bentuk pendopo umumnya persegi di mana denah berbentuk segi empat selalu diletakkan dengan sisi panjang ke arah kanan-kiri rumah sehingga tidak memanjang ke arah dalam tetapi melebar ke samping.

Bentuknya yang melebar ke samping adalah inti dari makna yang melekat di dalam bangunan pendopo. Sebagai seorang pemimpin atau administrator umumnya, orientasi yang harus dimiliki di dalam menjalankan tugas haruslah condong pada kepentingan lingkungan sekitarnya. Artinya sebagai pemimpin yang memiliki bawahan, sudah selayaknya memperhatikan kepentingan dan kebutuhan komponen-komponen di bawahnya. Dan sebagai seorang abdi masyarakat, maka administrator haruslah peka terhadap lingkungan di sekelilingnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang terbaik harus dilakukan oleh pemimpin dan administrator secara umum adalah berorientasi pada kepuasan dan pelayanan pada lingkungan sekitarnya (dilambangkan dengan bangunan yang melebar ke samping kanan dan kiri), yang berarti tidak hanya condong terhadap kepentingan organisasi (dilambangkan dengan bangunan pendopo yang tidak memanjang ke arah dalam).

3. Pendopo biasanya dibangun lebih tinggi dari halaman dan di dalamnya hanya beralas tikar untuk duduk bersila dan bercakap-cakap (Tim Wacana Nusantara dalam artikel Filosofi Rumah Tradisional Jawa).

Untuk mencapai bangunan pendopo, maka seseorang harus naik terlebih dahulu karena letaknya yang lebih tinggi dari halaman dan tuan rumah menemui tamu yang datang di dalam pendopo tersebut. Pendopo yang terletak lebih tinggi dari halaman, berarti bahwa seorang pemimpin dan administrator haruslah menempatkan bawahan dan masyarakat umum dalam posisi yang sama tinggi dengannya. Artinya pendhopo dengan konstruksi yang terpisah dan lebih tinggi dari halaman bermakna menghargai dan memandang orang lain sama dengan dirinya di luar jabatan atau kedudukan secara formal.

Dalam adat Jawa, pendopo biasanya tidak memiliki kursi dan siapapun yang berada di dalamnya harus duduk bersila di lantai beralas tikar. Makna yang melekat adalah kebersahajaan. Ketika tamu datang dan tuan rumah menemuinya, maka semua orang otomatis akan duduk bersama di bawah tanpa ada yang menempati posisi lebih tinggi dari lainnya. Maka sudah barang tentu, sebagai seorang pemimpin dan administrator seyogyanya sifat sederhana dan bersahaja diutamakan sebagai upaya penghargaan terhadap orang lain yang mungkin memiliki kedudukan formal yang lebih rendah.

Hidayatun dalam bukunya Pendopo dalam Era Modernisasi: Bentuk, Fungsi, dan Makna Pendopo pada Arsitektur Jawa dalam Perubahan Kebudayaan menuliskan bahwa bentuk salah satu ruang dalam rumah tradisi Jawa tersebut memperlihatkan adanya konsep filosofis tentang makna ruang yang dalam dimana keberadaan pendopo sebagai perwujudan konsep kerukunan dalam gaya hidup masyarakat Jawa. Pendopo tidak hanya sekedar sebuah tempat tetapi mempunyai makna filosofis yang lebih mendalam, yaitu sebagai tempat untuk mengaktualisasi suatu bentuk/konsep kerukunan antara penghuni dengan kerabat dan masyarakat sekitarnya Dari konstruksi dan letak bangunan, pendopo merupakan aplikasi sebuah ruang publik dalam masyarakat Jawa.

Maka kesimpulan akhir yang dapat menjelaskan keterkaitan antara konstruksi pendopo dengan sifat-sifat kepemimpinan serta administrator yang harus dimiliki adalah sifat keterbukaan, berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan lingkungan sekitar, menghargai orang lain, dan bersahaja serta adaptive menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekelilingnya. Secara umum, pendopo adalah satu bangunan yang menjadi tempat berkumpul atau ruang publik, artinya pemimpin dan administrator secara umum juga harus mampu menjadi individu atau instansi yang merakyat dan memiliki keterbukaan dan kedekatan hubungan dengan kedudukan di bawahnya maupun masyarakat pada umumnya.

Masyarakat Pesisir di Tengah Stigma Negatif Kecenderungan Terhadap Prostitusi

Oleh :A. Ajeng Nariswari

Masyarakat Pesisir secara geografis adalah masyarakat yang mendiami daerah atau wilayah kebudayaan yang pendukungnya adalah masyarakat yang proses sosialisasinya berada dan tinggal di sepanjang daerah pantai utara pulau Jawa, yang dikenal dengan tiyang pesisiran (Mudjahirin Thohir dalam Eksistensi Budaya Pesisiran Pada Era Globalisasi).

Sebagai negara maritim Indonesia memiliki kekayaan perairan yang amat luas, dari ujung Sumatra hingga Papua tak lepas dari deretan perairan yang menjadi mata pencaharian serta tempat tinggal masyarakat pesisir. Tak terkecuali daerah Pantura Pulau Jawa yang akan menjadi lokus dari tulisan ini. Pantai Utara Pulau Jawa yang diantaranya mencakup sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan daerah yang terkenal sebagai penghasil kuliner laut. Sebut saja diantaranya udang ebi dan terasi udang dari Cirebon dan sekitarnya, kemudian ada kerupuk kulit ikan serta makanan ringan lainnya dari daerah Batang dan Semarang. Satu keuntungan lain yang dimiliki kabupaten/kota di daerah pesisir adalah potensi alamnya yang mampu menambah PAD melalui wisata bahari. Lihat saja, dari mulai Pantai Widuri, Pantai Purwahamba, Pantai Sigandu, Pantai Ujung Negoro, hingga Pantai Pelabuhan di Semarang serta banyak pantai lainnya berderet di sepanjang Pulau Jawa.

Secara umum keindahan pantai merupakan kekayaan alam serta kekayaan real bagi wilayah administratif yang memilikinya. Namun tak ubahnya sebuah sisi mata uang, ada satu bagian yang berlainan dengan bagian lainnya. Demikian pula daerah pesisir, ketika sebuah potensi alam dikembangkan menjadi daerah wisata oleh pemerintah setempat, maka ada kompensasi yang menyertainya. Modernisasi yang terjadi di sekeliling daerah pantai, sebut saja fasilitas penginapan, jalan, rumah makan serta banyak fasilitas pendukung lain mengundang masyarakat dari berbagai tempat untuk datang dan mengadu nasib. Banyak pendatang yang memenuhi wilayah pesisir hanya untuk sekedar berbagi sepetak rumah dengan penduduk lainnya. Akibatnya akulturasi budaya terjadi antara pendatang dan penduduk asli, termasuk pula bercampurnya kebiasaan atau budaya ‘miring’ yang dibawa satu sama lain.

Berangkat dari budaya ‘miring’ yang disebut sebelumnya, Prostitusi adalah satu kata yang sering kali erat dengan daerah pesisir. Budaya keras, terbuka, dan bebas yang dimiliki masyarakat pantai bisa jadi mendukung berkembangnya komoditas sex ini. Seperti sudah disebutkan bahwa komersialisasi sex ini tidak hanya berasal dari penduduk asli, namun juga dibawa oleh pendatang. Jika kita mengamati daerah di sekitar pantai, maka seringkali disamping rumah makan yang berderet juga terdapat rumah-rumah atau warung-warung di sepanjang jalan yang menjajakan bisnis prostitusi. Tulisan saya tidak bermaksud menggeneralisasikan semua daerah pantai di Indonesia sebagai sarang prostitusi. Namun hanya sebagai gambaran bahwa bisnis prostitusi seringkali mengiringi kemajuan daerah pesisir di Indonesia. Sebagai contoh adalah daerah pantai utara Pulau Jawa yang mencakup banyak kabupaten/kota di sekitarnya. Tak saya pungkiri bahwa di kabupaten dimana saya berasalpun tidak lepas dari bisnis ilegal tersebut, terutama di daerah pantai yang kini telah berkembang menjadi objek wisata. Namun yang cukup melegakan pemda setempat ternyata merasa gerah juga dengan semakin membanjirnya perkampungan liar yang disinyalir sebagai area prostitusi. Hingga pada akhirnya dilakukan pembersihan di sekitar lokasi pantai dengan maksud mencegah penyebaran penyakit menular HIV/AIDS. Satu kasus tersebut saya sertakan sebagai gambaran dari nyatanya komoditas sex tersebut terutama di sekitar daerah pesisir. Pemerintah bukannya menutup mata, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa bisnis semacam itu tidaklah mudah diberantas sampai ke akarnya. Upaya untuk kembali menyirami bibit-bibit prostitusi akan selalu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mendapat keuntungan dari bisnis tersebut.

Uraian di atas saya katakan sebagai faktor makin eratnya stigma negatif yang menyertai keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Sehingga ada kalanya masyarakat kota/kabupaten di daerah pesisir yang tinggal jauh dari daerah pantaipun mendapat imbas dari stigma negatif tersebut.

Berangkat dari realita yang kini kita hadapi, fakta sejarah justru menunjukkan hal yang sangat berlawanan. Dari Masa Kerajaan, wilayah Pesisir merupakan pusat penyebaran agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk dari Gujarat yang membawa paham keagamaan tersebut. Disamping itu warna religiusitas sebenarnya juga melingkupi masyarakat pesisiran sejak masa Kerajaan hingga saat ini. Misalnya kita kenal kehidupan santri yang bernaung di bawah ormas-ormas yang berbasis agama. Justru di daerah pesisir seringkali kebudayaan tersebut mengakar dan menjadi nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat. Lepas dari kecenderungan budaya kejawen dan semacamnya yang mensakralkan hal-hal tertentu di daerah pesisir, masyarakat pesisir juga sebenarnya masih menjiwai budaya ketimuran yang erat dengan norma agama serta pemahaman anti Budaya Barat. Namun dampak yang muncul akibat pemahaman tersebut, dikatakan oleh Mudjahirin Thohir bahwa anti Baratisme menjadikan masyarakat pesisir dahulu hanya terpaku pada upaya mempertahankan budaya aslinya tanpa ada inisiatif untuk maju karena kecurigaan mereka terhadap budaya Barat. Sehingga akibat yang paling nyata adalah muncul kerentanan sosial dan ekonomi pada masyarakat pesisir yang menjadikan mereka tidak memiliki pegangan kuat dalam aspek ekonomi khususnya.

Faktor bawaan sejarah tersebut bisa jadi masih menjiwai kehidupan masyarakat pesisir dewasa ini, namun sayangnya yang tersisa bukanlah basis agama serta keyakinan yang kuat, namun kerentanan sosial ekonomilah yang justru mencitrakan masyarakat pesisir kini. Sebagai implikasi dari kondisi rentan tersebut sudah dapat ditebak, bahwa masyarakat melakukan siasat apapun untuk bertahan hidup dengan sumber-sumber pendapatan yang minim. Artinya dalam situasi terdesak, masyarakat cenderung beralih ke sumber-sumber ekonomi yang ada di sekelilingnya, seperti bertani, berkebun dan berternak. Jika semua komoditas tersebut tidak lagi dimiliki, maka yang dikhawatirkan masyarakat akan beralih pada sumber pendapatan lain dengan mengkomersialkan tubuhnya sendiri melalui bisnis prostitusi.

Realita yang menyesakkan tersebut tampaknya berangkat dari akar masalah yang kompleks, bukan hanya dari sisi pemenuhan akan kebutuhan ekonomi. Beberapa alasan berikut mencoba mengurai benang kusut dari polemik yang muncul di tengah masyarakat pesisir mengenai ‘kewajaran’ bsinis prostitusi.

1. Masyarakat pesisir Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan menempati strata sebagai masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah, sebab yang logis adalah sebagian besar nelayan Indonesia hanyalah buruh nelayan atau nelayan tradisional yang kalah bersaing dengan banyak nelayan modern lainnya dari luar negeri. Keberadaan mereka tetap mendominasi meskipun pendapatan yang diperoleh tidaklah lebih banyak dari nelayan modern yang berjumlah lebih sedikit. Dari kondisi serba kekurangan tersebut, upaya untuk survive dalam kehidupan memaksa mereka mengikuti arus di lingkungan pesisir yang melegalkan prostitusi. Jika tidak sebagai penyedia wanita sebagai komoditas utama dalam bisnis ini, maka ada kalanya rumah atau kamar-kamar sempit menjadi investasi tak ternilai harganya dalam bisnis haram ini. Kondisi ekonomi, lingkungan, keterbatasan sumberdaya, menjadi kombinasi yang klop dalam menyuburkan prostitusi.

2. Solidaritas, menjadi sangat kental di bidang ini dengan melihat langgengnya bisnis prostitusi di tengah masyarakat pesisir. Durkheim dalam bukunya “The Division of Labor in Society” (1968) dalam Sunarto (2000 : 132) menunjukkan solidaritas macam apa yang terjadi di tengah masyarakat pesisir tersebut. Ketika di tengah masyarakat tercipta suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan persamaan kelompok, maka muncul ikatan yang disebut kesadaran kolektif atau hati nurani kolektif (collextive conscience) sehingga tercipta struktur masyarakat yang tidak menghendaki perbedaan (solidaritas mekanik). Dari penjelasan tersebut menjadi beralasan jika akhirnya prostitusi tumbuh subur di tengah masyarakat pesisir yang telah memiliki ‘kesepakatan bersama’ akan adanya bisnis sex tersebut di dalam lingkungannya. Akibatnya tidak ada pihak dari dalam lingkungan tersebut yang akan memiliki inisiatif di luar dari jalur yang telah berlaku di dalam kelompok masyarakat dimana ia bermukim.

3. Masyarakat pesisir bagaimanapun kondisinya bukanlah masyarakat yang bodoh dan tidak peka terhadap lingkngan eksternal di sekelilingnya. Keberpihakan yang kurang dari bidang akademis untuk mengulas masyarakat pesisir dan sosialisasinya, minimnya kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat pesisir, serta yang paling menyentuh kehidupan mereka adalah ketika supremasi hukum belum benar-benar memberi kelegaan kepada masyarakat pesisir tradisional berkaitan dengan minimnya penindakan kepada nelayan modern yang menggunakan teknologi terlarang dalam penangkapan ikan, menjadikan masyarakat pesisir tradisional rentan untuk bersikap apatis terhadap negara. Selanjutnya dampak yang dipastikan muncul dari kondisi-kondisi tersebut adalah tumbuhnya jiwa keras dari masyarakat pesisir dengan terus melakukan bisnis dan tindakan ilegal yang nyata dilarang oleh pemerintah dan norma sosial, sebagai wujud pembangkangan atau pemberontakan dari rel lurus yang berlaku di dalam kehidupan bernegara.

Konsekuensi dari negara multikultural tidaklah mudah untuk ditelaah, banyak aspek dan latar belakang yang menjadi pendukung berkembangnya sebuah masalah sosial. Pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang bersalah dalam hal ini, keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki menjadikan pengelolaan terhadap potensi bahari dan masyarakat di sekelilingnya belum dapat mengentaskan masyarakat pesisir dari kubangan kemiskinan dan stigma negatif yang membayangi. Begitu pula dengan budaya yang bermukim di tengah masyarakat pesisir, keterbukaan informasi dan akulturasi kebudayaan yang mengelilingi kehidupan manusia dewasa ini seringkali menjadi ‘inisiatif’ terselubung yang mengawali jalan berliku sebuah bisnis prostitusi.

“Terimakasih” Malaysia

Luka lama itu kembali engkau buka, sebuah kenangan pahit yang tak mudah pupus dari ingatan kami. Dua tahun lalu, ketika Reog engkau ‘anggap menjadi milikmu’ kami berontak, rakyat Ponorogo turun menyuarakan aspirasinya dengan sengit dan berani. Engkau tahu karena apa? Ya, karena kami merasa identitas yang telah mendarah daging kami miliki akan terpaksa hilang karena kesewenang-wenanganmu. Jangan sangka kami tidak tahu, ketika berbagai dalih engkau lontarkan untuk membela tanah airmu tercinta dari klaim yang tidak bertanggung jawab ini kami bukannya diam, kami berpikir dan bergerak teratur menyusun kekuatan untuk kembali menyuarakan keprihatinan. Jangan sangka kami lupa, ketika dua tahun telah berlalu hingga hari-hari terakhir ini muncul kembali nama-nama khas yang erat dalam ingatan kami, wayang, angklung, batik, keris, dan semoga yang terakhir adalah Tari Pendet. Bukan pekik kegirangan yang kami suarakan, bukan pula kebanggaan karena nama-nama itu kembali berlaga di kancah internasional. Hanya rasa kecewa, marah, dan entah perasaan apa lagi yang layak kami ungkapkan kepada engkau saudara serumpun kami, Malaysia.

Sudah berapa kali engkau membuat kami kecewa, bahkan sudah berapa kali kami menahan amarah demi apa yang mereka sebut sebagai upaya menjaga stabilitas nasional. Malaysia, betapa mungkin engkau lupa rasanya memiliki sesuatu yang berharga hingga akhirnya benda berharga tersebut direbut tanpa kami bisa berbuat apapun untuk menahannya. Mungkin betapa engkau telah benar-benar lupa bagaimana rasanya memiliki dan memelihara sesuatu hingga sesuatu itu menjadi lekat dalam kehidupan kami, Bangsa Indonesia. Memang, tidak semua dari kami peduli dengan apa yang kini engkau ‘anggap menjadi milikmu’, dan tidak pula banyak orang Indonesia yang benar-benar merasa kehilangan akan semua yang engkau ‘anggap menjadi milikmu’ itu. Tapi dengarkan suara kami, dan rasakan betapa kehilangan menyadarkan kami akan sesuatu yang selama ini kami miliki. Kehilangan yang terjadi karenamu seolah menghentak jiwa-jiwa kami untuk kembali menyuarakan penolakan atasmu. Kami memang berbeda darimu, walaupun banyak fakta menunjukkan bahwa kita serumpun. Kami memiliki identitas sebagai Bangsa besar dengan kebudayaan yang beraneka ragam, kami memiliki kepercayaan akan tanah tumpah darah kami, dan kami menjaga dengan hati-hati warisan leluhur kami. Sebagai bangsa yang besar, mungkin kami mengetahui lebih banyak dari apa yang tidak engkau ketahui, dan mungkin juga kami harus mengajarkan sesuatu kepada engkau, bahwa sebagai saudara serumpun ada sebuah tata krama yang hendaknya engkau pahami. Bagaikan perlakuan seorang adik kepada saudara kandungnya, tidakkah engkau merasa harus lebih bertindak sopan dan bijaksana kepada kami. Tidakkah engkau tahu ada etika yang harus dijalankan jika seorang saudara ingin ‘meminjam’ apa yang dimiliki saudaranya. Kita berbeda, namun tampaknya kita memiliki kebanggaan yang sama akan sebuah hal. Seharusnya kami tersanjung, karena ternyata engkau turut bangga dengan apa yang kami miliki, bahkan engkau ‘mendahului’ kami untuk memperlihatkan kepada dunia kekayaan yang kami miliki. Namun cobalah berpikir terbuka, pilah dan akui realita yang ada bahwa itu semua milik kami Bangsa Indonesia. Apa engkau telah kehabisan ide untuk bisa berinteraksi dengan kami tanpa harus membuat kami marah ? atau apakah sebenarnya ini hanya salah satu usahamu untuk mendompleng nama besar kami, Bangsa Indonesia ? kami menghargai apa yang engkau miliki, dan kami tidak berusaha mencaplok milik saudara kami sementara kami bahkan memiliki lebih banyak dari apa yang engkau punyai. Kami tidak berpikir sedikitpun untuk bertindak seperti apa yang engkau lakukan kini terhadap kami. Karenanya, tak habis kami berpikir mengapa tindakan serendah itu terpikir olehmu, saudaraku?

Namun ada satu pengakuan yang ingin kami sampaikan kepada engkau saudara serumpun kami. Terima kasih atas perlakuanmu terhadap kami, terimakasih atas pengakuanmu terhadap semua yang menjadi milik kami. Berkatmu, kini kami memiliki rasa persatuan yang lebih kuat, karenamu kini sebagian besar dari kami merasa memiliki satu pandangan yang sama kepadamu. Dan hanya karenamu Malaysia, kini kami memiliki tekad yang lebih kuat untuk menjaga kedaulatan tanah air kami dari pihak-pihak luar sepertimu yang sangat kami hindari. Terima kasih Malaysia, klaimmu atas kami memberikan bukti bahwa banyak pihak di luar sana yang mungkin memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki apa yang juga kami miliki. Semua ini membuat kami berpikir bahwa semua yang kami miliki berharga, dan semua ini mengingatkan kami bahwa kami satu bangsa dan tidak akan tinggal diam melihat Malaysia-malaysia lain yang mungkin telah mengarahkan target perburuannya di negeri kami tercinta.
30082009

Apa jadinya “Dunia Tanpa Manusia” ?

Satu hari sebelum pameran buku di JEC ditutup, baru saya teringat akan diselenggarakannya event ini. Padahal sudah lama saya menantikan pameran buku yang biasanya di selenggarakan di Gedung Wanitatama Yogyakarta. Karena pameran buku yang bertajuk ‘pameran buku terbesar’ ini diadakan di JEC dengan IKAPI sebagai penyelenggaranya (4-9 Agustus 2009), maka dalam benak saya pameran ini benar-benar mengambil seluruh tempat di dalam gedung JEC. Namun ketika saya datang malam itu, ternyata sedang berlangsung lebih dari satu event di JEC dalam waktu yang bersamaan. Alhasil, bayangan saya pupus sudah ketika menyaksikan bahwa pameran ‘hanya’ mengambil sebagian dari luas keseluruhan gedung. Walaupun demikian, pameran ini tetap menarik dan lengkap. Menarik karena banyak potongan harga yang memanjakan pengunjung, dan lengkap karena banyak penerbit yang ikut berpartisipasi dalam pameran. Entah berapa penerbit mendirikan stand dalam pameran ini, yang jelas selama dua jam berputar area pameran, tetap tidak membuat saya tuntas mengunjungi semua stand satu persatu.

Misi saya malam itu sebenarnya adalah mencari bacaan ringan untuk pengisi waktu luang menunggu masa libur usai. Namun demikian setelah berputar tak kurang dari dua jam akhirnya pandangan saya tertuju pada satu buku yang tampaknya cukup berat. Berat di bahasan, berat di halaman, dan berat di ongkos. Namun ketertarikan di awal membuat saya tak berhenti menerka-nerka seperti apa isi buku tersebut. Sebuah buku terjemahan dengan judul asli ‘The World Without Us’ karangan Alan Weisman yang mendapat penghargaan sebagai buku nonfiksi terbaik pilihan Majalah Time selanjutnya menjadi pilihan saya. Ketika membaca judulnya langsung saya simpulkan bahwa buku ini adalah prediksi atau hasil imajinasi dari penulis. Namun kemudian secara lebih jauh saya ketahui bahwa buku ini ditulis berdasarkan riset langsung oleh penulis yang kemudian secara otomatis menempatkannya tidak hanya sekedar sebagai cerita nonfiksi tanpa bukti.

Membaca sinopsis di balik cover buku maka pikiran saya langsung terbawa untuk turut berimajinasi atau lebih tepatnya berpikir jauh ke depan jika seandainya manusia telah hilang dari muka bumi. Pada sinopsis tersebut dikatakan bahwa seluruh infrastruktur yang selama ini berdiri dengan megahnya tak akan dapat bertahan selepas hilangnya manusia, bahkan pipa-pipa dan kabel tembaga yang selama ini mengalirkan energi bagi kehidupan manusia tak luput dari kerusakan dan akhirnya kehilangan fungsinya. Disebut pula kemungkinan kembali menyeruaknya hutan belantara di seantero bumi setelah runtuhnya bangunan-bangunan yang sebelumnya kuat bercokol di permukaannya. Menyeramkan memang, namun saya sadari bahwa hal tersebut mungkin saja terjadi. Secara logika benda-benda di sekeliling kita merupakan benda yang bekerja karena difungsikan oleh manusia, jika manusia tidak ada maka bayangkanlah benda tersebut akan tergeletak diam tak bergerak, rusak, dan lama kelamaan akan musnah ditelan waktu. Selain membahas benda-benda yang segera lenyap, buku ini juga berusaha mengupas karya seni atau kebudayaan apa yang paling lama bertahan dan menjadi ‘hadiah terakhir terhadap alam semesta’.

Bacaan ini sebenarnya cukup berat dalam kapasitas saya yang jauh dari ilmu-ilmu alam atau ilmu fisik, namun saya penasaran akan jawaban dari pertanyaan yang ditulis di awal sinopsis mengenai ‘Bagaimana pengaruh manusia atas planet ini ?’ yang kemudian akan mengarah pada dampak dari ‘dosa-dosa’ manusia terhadap bumi selama ini. Pastinya jawaban tersebut tidak akan saya peroleh secara gamblang kecuali saya membaca keseluruhan isi buku ini. Maka, tulisan ini akan menjadi awal dari ‘kerja keras’ saya selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan ke depan untuk berusaha menaklukkan karya yang disebut-sebut sebagai International Bestseller ini.

M.O.C.H.I

Bukan tanpa alasan, Mochi menjadi inspirasi menulis saya kali ini. Seperti biasa, jika kantuk tak kunjung menyerang maka di depan layar komputerlah saya kembali datang. Dan kebetulan, tepat di depan saya terhidang satu keranjang Kue Mochi, oleh-oleh dari seorang teman. Entah karena rasa penasaran atau buah dari keisengan, akhirnya saya mencoba mencari tahu cikal bakal dari Kue ‘aneh’ nan kenyal ini.

Pada dasarnya rasa kue mochi yang manis tidak terlalu cocok di lidah saya, apalagi dengan taburan tepung yang bagi saya terasa hambar dan lagi-lagi ‘aneh’. Namun ketika beberapa jam belakangan keranjang Mochi selalu tertangkap mata saya, maka tak lama satu butir kue mochi sukses tertelan dengan indahnya. Dan seperti janji saya di awal, mari kita kuak misteri terpendam dari kue yang lekat dengan Negeri sakura ini.


Ketika kata 'mochi' saya ketikkan dalam kotak google, muncullah satu halaman Wikipedia dimana saya temukan kisah ‘seorang’ Mochi. Menurut sumber tersebut, kue mochi adalah satu dari beragam kue tradisional Jepang yang dalam bahasa mereka disebut sebagai Wagashi. Mochi merupakan satu dari beragam Wagashi yang menjadi penganan penyerta dalam upacara minum teh. Sebagai penyeimbang dari rasa teh yang pada umumnya pahit atau sepat maka dihidangkanlah Kue Mochi atau wagashi lainnya dalam rasa yang sangat manis. Dari sinilah kemudian banyak bermunculan wagashi sesuai musim yang sedang terjadi di Jepang. Perbedaan yang mencolok tiap wagashi dalam musim yang berlainan ditampilkan melalui warna dan bentuknya yang dianggap bisa mewakili warna alam di setiap musim tersebut. Walaupun demikian, seringkali dijumpai beragam wagashi sepanjang tahun tanpa peduli musim yang sedang terjadi.

Salah satu wagashi yang menjadi tokoh utama kali ini adalah Kue Mochi, kue dari bahan dasar tepung beras atau ketan ini memiliki bentuk bulat pipih yang seringkali disajikan di dalam keranjang bambu dengan logo yang bertuliskan huruf Jepang. Entah apa artinya yang jelas dari situlah muncul kekhasan tersendiri bahwa Mochi adalah Jepang, atau sebaliknya. Wujud mochi yang khas dengan balutan tepung memiliki pangsa pasar tersendiri di Indonesia, pamornya dikalangan wisatawan lokal ketika menginjakkan kaki di daerah yang disebut-sebut sebagai penghasil mochi sering mengalahkan potensi wisata di daerah tersebut. Sebagai buah tangan, mochi tidaklah mengecewakan. Keunikan pembungkusnya dan ke’anehan’ rasa Mochi menjadi ketertarikan tersendiri bagi konsumen penikmat Mochi.

Statusnya sebagai ‘pendatang’ dari negeri Jepang tak membuatnya kalah tenar dengan kue-kue tradisional asli dari Indonesia. Maka pertanyaan saya, adakah kue tradisional asli dari Indonesia yang bernasib sama dengan Kue mochi di negeri kita ini ? padahal jika ditimbang dari rasa, kue-kue tradisional Indonesia tak kalah nikmatnya dengan kue-kue khas luar. Kalau pasar luar negeri belum bisa menerima kue tradisional khas Indonesia sebagai penganan mereka, maka sudah sepantasnya kue-kue semacam putu, onde-onde, leupeut jagung, klepon, gethuk, dodol dan banyak ragam lainnya kita posisikan sebagai kuliner khas di tanah air yang layak dihidangkan di hotel-hotel berbintang atau rapat-rapat kenegaraan yang dihadiri oleh tamu-tamu asing. Dan usaha itu tampaknya telah banyak kita jumpai ketika beragam food promotion sering diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri. Meskipun pada kenyataannya upaya tersebut belum cukup membuat Indonesia dikenal dengan ‘gethuknya’ atau ‘putunya’ dan lain sebagainya, namun usaha tersebut patut mendapat dukungan dari kita sebagai pewaris kekayaan nusantara. Jangan sampai kekayaan kuliner kita kembali diklaim oleh negara-negara lain hanya karena kita lengah akan potensi yang senyatanya ada di depan mata.

Beranjak dari kamar kos (bagian III)

Saya kembali berujar, inilah Yogya dengan segala fasilitasnya yang tak akan saya sia-siakan..
Berlokasi di Taman Budaya Yogyakarta yang terletak di area cagar budaya Benteng Vredeburg, kini saya berada dalam misi untuk beranjak dari kamar kos mencoba menikmati dunia baru yang selama ini terlewatkan. Kejenuhan dalam lingkungan akademisi, organisasi, dan melompat dari satu kepanitiaan ke kepanitiaan yang lain membuat saya tertarik untuk melihat sesuatu yang berbeda..maka malam ini saya berada di dalam komunitas dan pemikiran baru sebagai seorang awam. Jika selama ini pilihan hang out lebih berkisar pada tataran 'nongkrong' dan wisata ke objek-objek alam atau keramaian di pusat-pusat kota, kini saya beranjak masuk lebih dalam ke sebuah gedung budaya yang sedang menunjukkan eksistensi dunia perfiman Indonesia. Bukan XXI atau 21 yang kini menjadi tujuan saya, hanya sebuah gedung kuno yang dihias apik dan elegan.

Event yang bertajuk Jogja-NETPAC Asian Film Festival ini menginjak hari ketiga ketika saya tiba malam itu. Tujuan saya tak lain dan tak bukan untuk menyaksikan sebuah film yang mungkin tak banyak dikenal oleh kalangan pecinta film-film komersil. Sebuah film Indonesia yang mengambil judul Blind Pig Who Wants to Fly besutan seorang direktor yang kerap membidani film-film dokumenter.

Babi buta yang ingin terbang, sebuah film yang tidak mudah saya pahami. Alur cerita yang berubah-ubah, padat, dan memiliki banyak setting waktu atau tempat membuat saya sedikit kewalahan memcerna makna yang ingin disampaikan. Baru pada bedah film yang berlangsung kemudian kian menguatkan pemahaman saya akan makna yang ingin ditunjukkan. Sebuah film yang pada dasarnya menceritakan diskriminasi etnis di Indonesia, film berdasarkan kisah nyata seorang etnis Cina yang merasakan pahitnya realita hidup karena isu etnisitas yang kuat berhembus kala itu. Antara lain yang saya ingat, tampak adegan seorang anak Cina yang terus mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya, dan secuil kisah tentang keinginan seseorang untuk 'menghilangkan' etnis Cinanya demi sebuah perlakuan yang lebih adil. Tak lepas dari jalan cerita yang cepat, kembali tampil adegan-adegan yang berisikan pesan mengenai kebingungan seorang etnis keturunan Cina di Indonesia serta ketakutan dan kemarahan akibat perlakuan diskriminasi yang diterimanya. Lingkungan yang tak banyak mendukung seolah menjadi trauma yang melekat bagi pelaku. Semakin menguatkan pesan moral yang ingin disampaikan, dicuplik pula berita-berita kerusuhan tahun 90an yang banyak memakan korban etnis keturunan di Indonesia.

Secara keseluruhan memang tidak begitu banyak adegan-adegan yang dapat saya artikan, namun tema besar yang melngkupinya cukup membuat saya terkesan dan terdorong untuk melihat lebih jauh realita hidup di Indonesia yang ketika itu sangat tidak manusiawi. Realita yang harus dialami oleh golongan minoritas di tengah lingkungan yang tidak menghendakinya.

Dalam benak yang masih terkaget-kaget akan realita yang baru saja ditunjukkan, saya coba menarik diri sejenak dan membayangkan situasi tersebut. Agak susah memang bagi saya yang terlahir sebagai etnis lokal Indonesia untuk memahami perasaan dan kepedihan etnis Cina kala itu. Namun cukup menjadi sebuah renungan di dalam diri saya akan fatalnya isu diskriminasi etnis, ras, agama atau apapun itu di dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Fatal karena pada dasarnya diskriminasi hanyalah buah dari paham-paham yang berpikiran sempit yang hanya bertindak berdasarkan emosi sebagai wujud dari keangkuhan sebagian kecil pihak dalam negara yang sesungguhnya sangat menjunjung keanekaragaman budaya, latar belakang, ideologi dan lain sebagainya.

Jurnalis, idealnya seperti apa?

"..Aktivitas utama dalam jurnalisme adalah pelaporan kejadian dengan menyatakan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W+1H) dan juga menjelaskan kepentingan dan akibat dari kejadian atau trend.." (wikipedia)

Asumsi saya dengan membaca satu bait di atas adalah bahwa jurnalis intinya bertanggung jawab sebagai pelapor, penyampai, atau mewujudkan sebuah peristiwa atau fenomena dalam bentuk berita, artikel atau semacamnya. Bukan bermaksud membatasi pengertian yang sesungguhnya, namun saya hanya mencoba mengungkap makna dasar dari apa yang saya ketahui selama ini. Dengan makna demikian, mungkin akan muncul dinding kokoh yang akan membatasi dinamika profesi jurnalis dari realita yang ada. Seperti yang seringkali saya saksikan di layar kaca atau berdasarkan pengalaman, pada kenyataannya jurnalis terkadang menyerupai interogator yang lebih dominan dan memposisikan narasumber sebagai 'terdakwa' tunggal yang harus memberi statement sesuai dengan 'arahan' jurnalis tersebut. Atau dengan kata lain, wawancara yang lebih mirip dengan interogasi seringkali dan saya khawatirkan akan menyebabkan narasumber 'terpaksa' mengakui atau menyatakan sesuatu hal yang sebenarnya fiktif menjadi kenyataan yang dikehendaki wartawan. Sehingga jika dirunut dari makna dasar dari profesi jurnalisme, maka dimana unsur pelaporan yang dikehendaki? sebab jika wawancara lebih menyerupai interogasi apakah tidak mungkin jika akhirnya laporan yang muncul akan bias dan subjektif? karena yang saya pahami sejak awal adalah bahwa pelaporan merupakan aktivitas menyampaikan yang sesungguhnya terjadi, jika narasumber memang tidak tahu ya pada kenyataanya memang demikian adanya..namun akan lain cerita jika ketidaktahuan narasumber dimaknai secara berbeda dengan subjektifitas jurnalis. Saya tidak bermaksud menghilangkan fungsi jurnalis sebagai pencari berita yang memang harus mengorek info sedalam-dalamnya dari seorang narasumber tertentu, namun apakah dengan interogasi secara membabi buta kemudian akan muncul informasi yang lebih valid ? bahkan jika di tayangan televisi sedang disiarkan wawancara di lapangan bersama seorang narasumber (katakanlah ia kerabat dari seseorang yang diduga menjadi tersangka terorisme), maka yang akan kita saksikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkadang tidak relevan ditujukan pada kapasitas narasumber bersangkutan. Selain tidak relevan, kadang kala rentetan pertanyaan yang muncul justru menyaingi interogasi dari badan-badan intelejen kita atau pihak berwajib yang lebih berwenang. Benar saya akui dan saya sadari, memang seorang jurnalis memiliki tanggung jawab pada media tempatnya bernaung untuk menyajikan informasi teraktual yang 'menjual'..namun jika hanya indikator tersebut yang digunakan tanpa melihat unsur validitas sebuah informasi, bukan tidak mungkin justru akan terjadi sebuah pembohongan kepada publik melalui informasi yang disampaikan.

Idealnya seperti apa ? mungkin jika saya menyimpulkan dari apa yang saya saksikan dan renungkan. Bahwa jurnalis pada dasarnya memiliki keistimewaan dari yang lainnya, melalui kapasitas yang dimilikinya seorang jurnalis bisa menanyakan langsung pada narasumber terkait dengan apa yang terjadi dan hal tersebut menjadi wajar ketika orang lain menyadari bahwa ia jurnalis dan memang demikianlah tugasnya. Namun kemudian apabila menyinggung mengenai idealnya profesi jurnalis, maka perlulah kita menyimak kepentingan dan hak orang lain (narasumber) sebagai manusia bebas dan merdeka tanpa harus dikejar dan didakwa oleh statement-statemen dalam media.

Tulisan ini akan lebih relevan jika kita kaitkan dengan fenomena saat ini terkait dengan berita-berita media mengenai terorisme, kecelakaan penerbangan, maupun kekisruhan pemilihan umum yang masih relevan kita perbincangkan. Dimana dalam peristiwa-peristiwa tersebut seringkali kita saksikan seorang narasumber yang 'dituduh' bersalah oleh opini media dicecar beragam pertanyaan untuk sebuah statement yang 'melegakan' bagi para wartawan.

Sebagai pemula dalam bidang ini, saya masih bertanya-tanya dan mencari bentuk ideal, seperti apa dan harus bagaimanakah seorang jurnalis sehingga tidak hanya menjunjung profesionalisme dalam bertugas, namun juga menyertakan aspek kesetaraan hak dan keberimbangan informasi.